Agustus 2026

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara militer dan politik telah mengalami dinamika yang signifikan. Salah satu babak yang paling menonjol adalah Dwifungsi ABRI, sebuah doktrin yang mengukuhkan peran ganda militer tidak hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga sebagai aktor politik dan pemerintahan. Konsep ini berkembang sejak era Orde Baru, di mana ABRI yang […]

Dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di Pertamina mencuat dan membuat publik sangat resah. Tidak tanggung-tanggung, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan pelat merah ini mencapai Rp 193,7 triliun setiap tahun. Berlangsung selama lima tahun. Per 26 Februari 2024, Kejaksaan

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan pandangannya terkait viralnya lagu band Sukatani, yang liriknya mengandung kritik ke institusi Polri. ICJR menilai ekspresi Sukatani adalah kebenaran dan kritik terhadap institusi bukan tindak pidana dan tidak bisa dilarang.  Sukatani tidak melanggar peraturan apa pun ketika mengkritik suatu fenomena sosial. Sebagai karya seni, hal ini harus dihargai.

Isu mengenai pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area dasar laut belakangan ini mencuat, seiring dengan penemuan ratusan sertifikat yang diterbitkan di kawasan pagar laut Tangerang, Banten. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, sertifikat tersebut tidak sah (20/01/2025), karena dasar laut tidak bisa dimiliki oleh individu atau

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama yang masih berlaku dan Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Perjudian Menurut KUHP Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan hal sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling

Putusan Hakim yang Melanggar Kode Etik Tetap Sah putusan hakim yang telah dibacakan pada prinsipnya harus dianggap benar, walaupun hakim yang memutus perkara tersebut diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal ini berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate habetur yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggar benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.